Kepala desa memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin resmi dan kepala masyarakat desa, sehingga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Deklarasi ini disertai dengan Pasal 29 dan Pasal 48 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur larangan bahwa kepala desa dan perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, anggota dewan daerah, dan penasihat ahli, menjadi pengurus partai politik (parpol) dan berpartisipasi atau ikut serta dalam kampanye pemilu.
Jika ditemukan kepala desa atau perangkat desa yang melakukan pelanggaran dengan bukti pelanggaran yang kuat, jajaran Bawaslu tidak segan-segan menindak pelanggaran tersebut.
Namun 75 persen kades di Parimo masih menjadi kader parpol makanya telah dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi peristiwa aneh seperti pada pemilu 2019 dan informasi lengkapnya bisa Anda temukan melalui Jafarbuaisme.com juga masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang juga bisa Anda temukan.